// // WebViewContent.swift // Sirani // // Created by Anhar Solehudin on 01/04/19. // Copyright © 2019 Anhar Solehudin. All rights reserved. // import Foundation class WebViewContent { static let instance = WebViewContent() func syarat1() -> String { let content = """

PERSYARATAN SERTIFIKASI

Sertifikasi Alat dan/atau perangkat telekomunikasi dapat diajukan oleh :
1. Pemilik merek yang berbadan hukum Indonesia;
2. Badan usaha Indonesia yang ditunjuk sebagai perwakilan atau distributor resmi oleh pemilik merek yang berkedudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;;
3. Badan hukum Indonesia yang melakukan pembuatan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk pemilik merek yang berkedudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau;
4. Orang Indonesia atau badan usaha Indonesia yang membuat, menyusun, dan menggabungkan komponen Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sehingga dapat berfungsi sebagai Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

Untuk Permohonan Sertifikat Baru wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
1. Laporan Hasil Uji (LHU);
2. Dokumen spesifikasi teknis;
3. Surat penunjukkan (MoU) sebagai perwakilan atau distributor resmi di Indonesia;
4. Sertifikat Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) untuk pemegang merek;
5. Surat perjanjian kerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi Indonesia, untuk :
6. Foto berwarna yang menampilkan data merek dan model tipe Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
7. Salinan :
8. Komitmen yang memuat pernyataan :
Untuk Permohonan Perubahan Sertifikat yaitu :
1. Perubahan nama pemegang Sertifikat :
2. Perubahan alamat pemegang Sertifikat :
3. Pemindahtanganan Sertifikat :
""" return content } func syarat2() -> String { let content = """
Pemegang sertifikat WAJIB melekatkan Label, QR Code, dan Tanda Larangan pada setiap alat/perangkat telekomunikasi. Tanda Larangan wajib dilekati hanya pada alat dan/atau perangkat telekomunikasi selain alat dan/atau perangkat telekomunikasi berjangkauan pendek (short range device). Pemegang sertifikat WAJIB melaporkan pelaksanaan pemberian Label, QR Code dan Tanda Peringatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Sertifikat dengan mengunggah foto Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah dilekatkan Label, QR Code dan Tanda Peringatan.
""" return content } func syarat3() -> String { let content = """

PROSEDUR
PENERBITAN, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT

Semua keputusan penerbitan, perubahan, dan pencabutan sertifikasi, ditetapkan oleh Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika berdasarkan rekomendasi Koordinator Sertifikasi dan Data Perangkat Pos, Telekomunikasi, dan Informatika.

Penerbitan Sertifikat
- Setelah ada keputusan dari Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika untuk menerbitkan “sertifikat belum efektif” dan persetujuan draft Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) sesuai Prosedur Tinjauan Hasil Evaluasi dan Keputusan Sertifikasi (P-05) maka klien wajib melunasi tagihan SP2 paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya SP2.
- Setelah SIM memverifikasi pembayaran SP2, sertifikat akan dicetak dan berlaku efektif serta Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika akan menyetujui Perjanjian Lisensi melalui SIM.
- Dalam hal klien tidak melunasi pembayaran biaya sertifikasi sesuai SP2 dalam waktu yang ditentukan dan tidak memenuhi pernyataan komitmen, “Sertifikat belum efektif” dan SP2 dinyatakan tidak berlaku.
- Klien tidak dapat mengajukan kembali permohonan sertifikasi untuk tipe alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang SP2 dan “Sertifikat belum efektifnya” telah diterbitkan dan dinyatakan tidak berlaku sebanyak 3 (tiga) kali.
- Setelah sertifikat berlaku efektif, bagi klien yang telah menyetujui Perjanjian Lisensi berhak mencantumkan Tanda Kesesuaian pada produknya sesuai Prosedur Penggunaan Lisensi, Sertifikat, dan Tanda Kesesuaian (P-06).
- Setelah sertifikat berlaku efektif, maka SIM akan memperbaharui secara otomatis akan mengirimkan data Direktori Klien ke portal Indonesian National Single Window (INSW).
Perubahan dan penggantian sertifikatsi
- Klien wajib mengajukan perubahan sertifikat dalam hal terjadi:
  1. Perubahan nama pemegang sertifikat,
  2. Perubahan alamat pemegang sertifikat, dan/atau
  3. Pemindahtanganan sertifikat kepada pihak lain
  4. Bagi klien pemindahtanganan sertifikat dilakukan oleh klien baru dengan melampirkan kelengkapan dokumen pemindahtanganan dari pemilik sertifikat lama ke klien baru.
- Jika terdapat permohonan perubahan atau penggantian sertifikat (sertifikat hilang atau rusak) yang disampaikan secara resmi oleh klien dengan melampirkan dokumen pendukungnya, maka akan dilakukan Tinjauan Permohonan sesuai Prosedur Permohonan dan Tinjauan Permohonan (P-03).
- Jika perubahan tersebut dapat diterima maka akan dilakukan tinjauan sesuai Prosedur Tinjauan Hasil Evaluasi dan Keputusan Sertifikasi (P-05).
- Setelah diterbitkan sertifikat baru maka klien harus mengembalikan sertifikat lama.
Pencabutan Sertifikasi
- Sertifikasi dapat dicabut apabila terjadi kondisi sebagai berikut :
  1. Klien tidak lulus uji petik;
  2. Klien memberikan dokumen kelengkapan permohonan sertifikasi yang tidak sesuai dengan kebenaran;
  3. Klien menggunakan Sertifikat yang belum efektif untuk keperluan komersial;
  4. Klien tidak melekati label dan QR Code serta tanda peringatan pada alat dan/atau perangkat yang telah memperoleh sertifikat. Pencabutan sertifikat dilakukan setelah klien diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu antar-peringatan selama 14 (empat belas) hari kerja.
  5. Klien tidak mematuhi perjanjian lisensi;
- Setelah ada keputusan pencabutan sertifikasi, Subkoordinator Data dan Informasi Perangkat Pos, Telekomunikasi, dan Informatika menyiapkan Surat pemberitahuan kepada klien. Klien yang sertifikat produknya dicabut, tidak diperbolehkan membuat pernyataan yang menyesatkan terhadap status sertifikatnya serta tidak boleh menggunakan Tanda Kesesuaian pada produk yang terkait sejak tanggal pemberitahuan pencabutan.
- Setiap ada pencabutan sertifikasi, Subkoordinator Data dan Informasi Perangkat Pos, Telekomunikasi, dan Informatika harus membuat publikasinya dalam laman e-Sertifikasi (https://sertifikasi.postel.go.id) dan perbaikan Direktori Klien dilakukan secara otomatis oleh SIM.
""" return content } func syarat4() -> String { let content = """

Keluhan
- Keluhan yang diterima oleh Call Center akan direkam secara sistem. Apabila Call Center tidak dapat menyelesaikan keluhan maka akan diteruskan ke PIC (Personal In Charge).
- PIC akan menindaklanjuti melalui email dengan tembusan kepada Wakil Manajemen dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak keluhan diterima.
- Wakil Manajemen akan menuangkan keluhan dan tidak lanjut yang telah dilakukan ke dalam formulir Tindakan Korektif dan Pencegahan (FR-25).
- Tindakan korektif dan preventif yang ditetapkan oleh Wakil Manajemen akan disampaikan kepada unit kerja terkait untuk dilaksanakan dan dimonitor oleh Wakil Manajemen efektifitas penerapan tindakan tersebut.
Banding
- Pihak yang tidak puas terhadap keputusan Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika terkait kegiatan sertifikasi produk alat dan perangkat telekomunikasi dapat mengajukan banding.
- Banding harus diajukan secara tertulis dan dilampiri berkas faktanya dan disampaikan kepada Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika.
- Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika akan menugaskan Wakil Manajemen untuk mempelajarinya. Jika benar Banding yang diterima terkait keputusan sertifikasi Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika, maka Direktur Standardisasi Perangkat Pos Informatika akan membentuk Panel Banding yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang kompeten, tidak terlibat proses sertifikasi produk dan bebas dari ketidakberpihakan terkait keputusan yang diajukan banding serta melaporkannya kepada Komite Sertifikasi.
- Wakil Manajemen akan menyiapkan Surat Keputusan Panel Banding yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota. Selanjutnya Wakil Manajemen akan menyiapkan dokumen yang terkait serta surat undangan Rapat Panel Banding untuk Anggota Panel Banding, personel/institusi yang mengajukan banding serta manajemen yang terkait proses sertifikasi terkait masalah yang diajukan banding. Wakil Manajemen memfasilitasi penyelenggaraan Rapat Panel Banding.
- Semua anggota Panel banding harus menandatangani pernyataan Kerahasiaan dan Bebas dari Ketidakberpihakan.
- Rapat Panel Banding dipimpin oleh Ketua Panel Banding. Jika diperlukan dapat meminta klarifikasi dari personel yang mengajukan banding dan manajemen yang terkait proses sertifikasi dan atau keputusan yang dibanding. Klarifikasi dilakukan secara terpisah antara yang mengajukan banding dan manajemen. Panel Banding mengambil keputusan secara musyawarah atau jika terpaksa dengan vooting. Keputusan Banding disampaikan kepada Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika.
- Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika akan menugaskan Koordinator Sertifikasi dan Data Perangkat Pos, Telekomunikasi, dan Informatika untuk membuat surat pengantar penyampaian keputusan banding. Surat tersebut ditandatangani oleh Direktur Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika dan disampaikan kepada personel/institusi yang mengajukan banding.
- Keputusan Banding merupakan keputusan yang final.
""" return content } }